Ciamis, 19 Agustus 2025 – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis membuka stand pelayanan administrasi kependudukan langsung di Kampung Adat Kuta, Kecamatan Tambaksari. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan acara Gelar Budaya Nyuguh 2025 yang digelar oleh Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta.
Pelayanan ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kependudukan kepada masyarakat adat serta mempermudah warga dalam mengurus dokumen identitas yang sangat penting untuk berbagai kebutuhan.
Selama kegiatan berlangsung, Disdukcapil Kabupaten Ciamis berhasil memberikan pelayanan dengan rincian sebagai berikut:
-
60 penerbitan KTP-el (perubahan data, rusak, dan hilang)
-
36 penerbitan Kartu Keluarga (KK) (perubahan data, rusak, dan hilang)
-
6 perekaman KTP-el baru
-
1 penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
Sehingga total pelayanan yang berhasil dilakukan adalah 103 dokumen kependudukan.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Ciamis, Yayan Muhamad Supyan, menyampaikan bahwa pelayanan langsung di lokasi acara adat ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan menjangkau semua lapisan masyarakat.
“Kami ingin memastikan masyarakat adat juga mendapat akses yang sama dalam pelayanan dokumen kependudukan. Dengan adanya pelayanan jemput bola seperti ini, warga tidak perlu jauh-jauh ke kecamatan atau ke kantor dinas, semua bisa dilayani di tempat,” ujarnya.
Masyarakat Kampung Adat Kuta menyambut baik kegiatan ini. Banyak warga yang memanfaatkan kesempatan untuk memperbarui KTP maupun KK yang rusak atau hilang, serta melakukan perekaman KTP-el baru bagi penduduk yang belum memiliki.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mempercepat pencapaian cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Ciamis, serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih inklusif.
Dengan adanya pelayanan di Kampung Adat Kuta, Disdukcapil Ciamis berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan semakin meningkat. Pelayanan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan komunitas adat dalam mendukung program tertib administrasi kependudukan.
